Yearly Archives: 2017
Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
Artikel ini adalah update dari artikel saya sebelumnya mengenai pembuatan perjanjian pisah harta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Klik di sini Artikel Terkait Contoh Draft Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta (1) Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Aspek Hukum Startup – Bagian 2: Mendirikan Jenis Perusahaan Yang Sesuai
Ketika anda telah memutuskan untuk memulai suatu bisnis, baik startup, UKM atau bisnis skala besar sekalipun, anda harus segera memutuskan kendaraan (vehicle) apa yang anda butuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Entitas yang kita tunjuk sebagai business vehicle kita sebut sebagai “perusahaan”.
Aspek Hukum Startup – Bagian 1: Menentukan Bidang Usaha Secara Tepat
Ketika anda memulai suatu bisnis startup, pastilah didasari suatu insting bisnis yang anda miliki. Kemampuan komersial dan membaca pasar ini adalah dasar yang paling menentukan apakah bisnis anda ini nantinya laku di pasaran. Mengenai pilihan bidang usaha, tentu sepenuhnya adalah
Aspek Hukum Startup – Bagian 0: Pendahuluan
Jika anda membaca artikel ini, mungkin anda adalah pebisnis startup yang sedang menjalankan bisnis anda, atau calon pebisnis startup yang sedang mempelajari tips dan trik bagaimana agar bisnis anda dapat dimulai, berjalan dan tentunya berkembang. Artikel Terkait Aspek Hukum Startup
Bolehkah Notaris Membuat Akta Dalam Bahasa Inggris?
Setelah sebelumnya saya membahas mengenai ketentuan bahasa dalam pembuatan perjanjian secara umum. Klik di sini Sekarang bagaimana halnya dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Bolehkah Notaris membuat minuta akta dalam bahasa Inggris (bahasa asing lainnya) dan mengeluarkan salinannya? Artikel
Jangan Hanya Bahasa Inggris, Buat Perjanjian Anda Dalam Format Bilingual
Dalam artikel sebelumnya, saya telah membahas bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurispudensi yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang salah satu pihaknya adalah perorangan atau badan (hukum) Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, serta membatalkan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris.
Wajib Bahasa Indonesia, Mahkamah Agung Batalkan Perjanjian Bahasa Inggris
Pada tanggal 31 Agustus 2015 yang lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu putusan di tingkat kasasi yang membatalkan suatu perjanjian berbahasa inggris yang salah satu pihaknya adalah badan hukum Indonesia. Artikel Terkait Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
Kelemahan Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan
Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian pada prinsipnya isinya bebas, bentuknya pun bebas. Boleh dalam bentuk lisan (selama bisa dibuktikan), boleh dalam bentuk tertulis. Boleh dibuat dalam Akta Notaris, boleh pula cukup dibuat di bawah tangan. Artikel Terkait
Perjanjian Sebaiknya Akta Notaris Atau Bawah Tangan?
Saya terpancing membuat artikel mendasar dan sederhana ini berdasarkan pertanyaan seorang teman yang menanyakan ketika dirinya hendak membuat perjanjian, sebaiknya dalam bentuk Akta Notaris (otentik) atau cukup bawah tangan saja? Artikel Terkait Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
