Category Archives: 1. Kenotariatan
Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
Artikel ini adalah update dari artikel saya sebelumnya mengenai pembuatan perjanjian pisah harta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Klik di sini Artikel Terkait Contoh Draft Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta (1) Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Bolehkah Notaris Membuat Akta Dalam Bahasa Inggris?
Setelah sebelumnya saya membahas mengenai ketentuan bahasa dalam pembuatan perjanjian secara umum. Klik di sini Sekarang bagaimana halnya dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Bolehkah Notaris membuat minuta akta dalam bahasa Inggris (bahasa asing lainnya) dan mengeluarkan salinannya? Artikel
Jangan Hanya Bahasa Inggris, Buat Perjanjian Anda Dalam Format Bilingual
Dalam artikel sebelumnya, saya telah membahas bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurispudensi yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang salah satu pihaknya adalah perorangan atau badan (hukum) Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, serta membatalkan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris.
Wajib Bahasa Indonesia, Mahkamah Agung Batalkan Perjanjian Bahasa Inggris
Kelemahan Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan
Perjanjian Sebaiknya Akta Notaris Atau Bawah Tangan?
Saya terpancing membuat artikel mendasar dan sederhana ini berdasarkan pertanyaan seorang teman yang menanyakan ketika dirinya hendak membuat perjanjian, sebaiknya dalam bentuk Akta Notaris (otentik) atau cukup bawah tangan saja? Artikel Terkait Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
Contoh Draft Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta (1)
Dalam artikel sebelumnya saya berjanji untuk berbagi contoh draft akta perjanjian perkawinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini saya berikan draft yang isinya menurut saya cukup baik sebagai referensi. Artikel Terkait Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada Catatan Sipil
Pembuatan Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
Pada artikel sebelumnya saya telah mengupas aspek hukum mengenai Perjanjian Pra Nikah alias Perjanjian Pisah Harta alias Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan maupun perbandingannya dengan pengaturan terdahulu dalam KUH Perdata. Artikel Terkait Update: Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pada
Tanggung Jawab Profesi Notaris: Etika Profesi Dalam Peraturan Jabatan & Kode Etik Notaris
Mempelajari UU Jabatan Notaris, dapat dipahami bahwa ternyata Notaris adalah salah satu profesi yang diawasi sangat ketat. Pemerintah mengawasi pelaksanaan dan memeriksa pelanggaran peraturan jabatan yang tertuang dalam UU Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris di
Mengenal Peran dan Kewenangan Notaris Menurut Hukum Indonesia
Tulisan sederhana ini saya tujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui mengenai jabatan Notaris khususnya mengenai peran dan kewenangannya dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan ini mungkin sedikit banyak dapat menjawab mengapa khususnya belakangan ini berbondong-bondong Sarjana Hukum yang ingin mengikuti program pasca